Ekonomi
Dampak Kemiskinan Struktural di Indonesia
kemiskinan-struktural

Kemiskinan digolongkan ke dalam empat jenis, salah satu di antaranya adalah kemiskinan struktural. Penentuan kriterianya didasarkan pada permasalahan kompleks yang dihadapi golongan masyarakat dalam kondisi tersebut.

Kemiskinan muncul bukan semata-mata karena minimnya pendapatan, melainkan juga kondisi tidak berdaya, terbatasnya kemampuan, ketergantungan terhadap pihak yang lain, serta keterasingan dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Pengertian Kemiskinan Struktural

Selain menurut kriteria permasalahan kompleks, kemiskinan juga bisa digolongkan berdasarkan bentuk penyebabnya. Jika sebelumnya terdiri dari empat jenis, untuk pengelompokan yang satu ini terdiri dari dua, yaitu kemiskinan kultural dan struktural.

Sejauh ini, setidaknya berdasarkan dua pendapat, perumusan kriteria jenis kemiskinan selalu memunculkan istilah kemiskinan struktural.
Rumusan tersebut baru ada sejak menjelang pertengahan abad ke-20.

Ketika R. H. Tawney mencermati tentang fenomena ketidaksetaraan ekonomi masyarakat Negeri Tiongkok.

Tawney dalam Equality menyebutkan, terdapat daerah-daerah pedesaan di mana kehidupan masyarakat di sana layaknya seseorang yang sedang terendam air hingga ke leher.

Jika ada gelombang atau sedikit saja ombak menerpa, sudah cukup untuk membuat mereka tenggelam.

Pendapat Tawney kemudian digunakan Jemes C. Scott dalam Moral Ekonomi Petani untuk menggambarkan bentuk kemiskinan di beberapa daerah Pulau Jawa.

Apabila sebelumnya penyebab kemiskinan dinilai merupakan kesalahan individu, kali ini memunculkan pendekatan berbeda, yaitu akibat sistem tidak memungkinkan masyarakat miskin bergerak naik kelas sosial.
Inilah yang kemudian memunculkan teori kemiskinan struktural atau sistemik.

Selo Soemardjan mengemukakan, kemiskinan akibat seseorang malas bekerja atau kondisi fisiknya terbatas disebut kemiskinan individu.
Di sisi lain, pengertian kemiskinan struktural adalah keadaan di mana seorang individu gagal memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang pada dasarnya tersedia bagi seluruh masyarakat.

Keadaan ini disebabkan karena sistem sosial masyarakat tidak mampu menyediakan sarana bagi individu tersebut untuk ikut memanfaatkan sumber pendapatan.

Menurut Suryawati (2004), kemiskinan struktural terjadi dikarenakan rendahnya akses terhadap sumber daya. Akibat kurangnya dukungan dari tatanan sosial budaya dan politik suatu wilayah. Suryawati juga mengungkapkan bahwa biasanya ada unsur diskriminatif pada bentuk satu ini.

Pada tahun yang sama, Jarnasy merumuskan pengelompokan bentuk kemiskinan berdasarkan sifatnya. Terdiri dari dua jenis, yaitu alamiah dan buatan. Pengertian kemiskinan buatan rumusan Jarnasy hampir mirip dengan ulasan teori di atas.

Dia mengungkapkan, kemiskinan buatan adalah kondisi yang diakibatkan sistem modernisasi atau pembangunan. Dua komponen tersebut tidak berhasil memberikan kesempatan sama bagi masyarakat untuk menguasai sumber daya, sarana prasarana, serta fasilitas ekonomi.

Umumnya keadaan ini terjadi di negara berkembang. Di mana negara terlalu fokus mengejar target pertumbuhan ekonomi sehingga porsi pembangunan cenderung lebih banyak menyasar sektor-sektor pendukung pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, sektor yang kurang ‘menghasilkan’ harus rela dinomorduakan. Contohnya seperti terlihat pada ketimpangan pendapatan antara sektor industri dan pertanian yang juga terjadi di tanah air.

Penyebab Kemiskinan Struktural

Kondisi prasejahtera tentu bukannya terjadi tanpa sebab. Apalagi pada bentuk struktural yang umumnya disebabkan oleh faktor eksternal. Terkait hal ini, pendapat Kuncoro (2003) mengenai penyebab kemiskinan secara makro dapat menjadi sebuah referensi.

• Kepemilikan sumber daya tidak merata sehingga menimbulkan ketimpangan tingkat pendapatan. Sebagian masyarakat hanya menikmati sedikit sumber daya, bahkan kualitasnya rendah.

• Adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Baik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, maupun kekurangan fisik. Sumber daya manusia berkualitas rendah bayarannya murah karena produktivitasnya pun minim.

• Tidak meratanya akses terhadap modal dan layanan sosial dasar. Misalnya distribusi dana sosial belum maksimal, akses energi, air bersih, layanan kesehatan, pemukiman, dan lain sebagainya.

Peran pemangku otoritas begitu besar dalam permasalahan struktural. Karena mereka sebagai pencetus, pengatur, sekaligus pelaksana sistem, sementara masyarakat menjadi penggeraknya.

Apabila dijabarkan secara lebih spesifik, peran pemangku otoritas atau pemerintah dapat semakin memperparah tingkat kemiskinan, karena:

• Otoritas berperan sebagai pencetus tindakan pengentasan kemiskinan berada pada hirarki teratas. Seharusnya mereka dapat menjamin tersedianya akses komunikasi secara langsung menuju tingkat terendah, bukan terbatas pada lingkaran-lingkaran atas saja.

Itupun harus diiringi dengan perhatian lebih serius terhadap aspirasi masyarakat bawah. Pasalnya pemerintah perlu mengetahui kondisi riil di lapangan untuk dapat menentukan kebijakan yang berdampak positif secara luas.

• Otoritas memiliki kontrol penuh terhadap pelaksanaan sistem. Maka setiap kebijakan atau regulasinya harus mementingkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Bukan semata-mata demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi yang hanya mengutamakan kepentingan luar negeri.

Otoritas seharusnya memberi kesempatan sekaligus dukungan bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Karena dukungan itu dapat membantu masyarakat memperbaiki perekonomiannya sendiri.

Lagipula ketika semua daerah berhasil memaksimalkan potensi masing-masing, tentu akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga : Penyebab Kemiskinan Struktural

Dampak Kemiskinan Struktural

Pemerataan distribusi pendapatan, itulah kunci mengatasi kemiskinan struktural. Jika tak diantisipasi, kegagalan persebaran distribusi akan menyebabkan ketimpangan, memicu munculnya kelas-kelas sosial.
Masyarakat prasejahtera harus berjuang mempertahankan hidup dalam kondisi penuh keterbatasan.

Kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, serta tidak berdaya mengejar standar tolak ukur kualitas sumber daya manusia, seperti tingkat pendidikan dan kesehatan. Maka, tidak heran jika penduduk miskin rentan melakukan tindak kriminal.

Kasus KDRT pun lebih banyak terjadi pada keluarga miskin. Juga tingkat perceraian yang sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi.
Belum lagi angka melek huruf, masalah gizi buruk, sampai rasio harapan hidup. Semuanya berhubungan dengan kesejahteraan individu dalam keluarga.

Sementara pihak yang selama ini diuntungkan oleh kesenjangan tersebut kemungkinan besar akan terus berusaha melanggengkan adanya kelas sosial.

Mustahil mereka mendukung perubahan sistem jika itu mengganggu kenyamanan mereka selama ini. Karena perubahan struktur yang berpihak pada masyarakat bawah pasti memengaruhi tingkat pendapatan mereka.

Lalu bagaimana cara mengatasi kemiskinan struktural? Solusi tidak dapat hadir secara serta merta. Diperlukan kerja sama, termasuk di kalangan masyarakat secara keseluruhan.

Bahkan, Sahabatpun dapat turut serta membantu mengatasi kemiskinan struktural dengan mendukung program pemberdayaan di wilayah paling timur Indonesia melalui link ini.